peraturan tentang kerjasama daerah. Judul. peraturan tentang kerjasama daerah

bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Penanggung . PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG POLA PEMBIAYAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU, Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. ABSTRAK: a. ,Prasarana dan sarana ,Organisasi dan satuan tugas kepemudaan,Pencatatan dn Pelaporan,data dan Informasi,Penghargaan,kerjasama dan kemitraan,Pendanaan ,Pembinaan dan. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah Provinsi Jawa Tengah melalui kerja sama daerah; b. 12 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Daerah serta. perseorangan; b. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN DALAM NEGERI: Nomor: 22: Tahun: 2020: Tentang: TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 18 Maret 2020: Pejabat yang Menetapkan: Status: Berlaku Peraturan Perundang-undangan. 5. 2 Mengingat : 1. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DENGAN MEDIA MASSA T. 2007. ABSTRAK: a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah (PERDA) NO. bahwa keberadaan Pembangunan Wilayah merupakan salah satu. Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98); 15. Pasal 18 ayat (6) U ndang -U ndang D asar Ne garaPeraturan Perundang-undangan. ID – Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Selanjutnya yang ketiga adalah bila kerja sama terkait dengan investasi. 58, BN. id Change Language Ubah Bahasa. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undanganTENTANG TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA UPT LIMBAH B3 KABUPATEN BARITO KUALA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 9. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah melalui kerja sama daerah; b. Kontrak/perjanjian kerja sama. Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Maksud dan Tujuan Kerjasama Daerah - Azas dan Prinsip - Penyelenggaraan Kerjasama Daerah - Bentuk Kerja Sama Daerah - Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) - Tata Cara Kerjasama - Surat Kuasa -. Nomor. PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DENGAN . Adapun tata cara tersebut adalah sebagai berikut: ABSTRAK: a. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014), dan 4. bahwa Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Pembangunan, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan daerah sehingga perlu diganti; c. U. GO. OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - DESA Status. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2022. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kerjasama Antar Daerah. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah. Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; Mengingat : 1. PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA UPT LIMBAH B3 KABUPATEN BARITO KUALA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO KUALA, Menimbang : a. Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG MOMEN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH. 4761, LL SETNEG : 11 HLM. Abstract Local governments, though they may establish international collaboration, they can Tujuan penelitian ini adalah mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha serta untuk menganalisa implementasi terkait dengan pelaksanaan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan. Kerjasama Dalam Negeri; Pusat Informasi. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Tipe Dokumen. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur T. Apa Dasar Hukum Skema KPBU. Lembaga/Kepala Daerah; Mengingat : 1. Peraturan Daerah (PERDA) Bentuk Singkat. ABSTRAK: a. 4. 2018. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYEDIAAN. 563 kali: File:. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Daerah; Mengingat : 1. Bagian Keempat Jabatan Fungsional Pasal 13 (1). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. KET. Permendagri No. 18. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. U. Dengan catatan, mekanisme PBJP ini dipilih sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika yang telah diatur dalam Peraturan. Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 20. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020, perlu menetapkan PeraturanMenteri Keuangan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Bahasa. ABSTRAK: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 547). 18 November 2010 Tanggal Pengundangan. 3. bahwa untuk menyelaraskan Peraturan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kerjasama Antar Daerah. 2010. Dengan ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Tata Cara Kerjasama pada Badar. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten. 5 Tahun 1962. 9 Tahun 2015; PERPRES No. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. E. 2018. 25 Tahun 2004; UU No. Salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Daerah (Perda) (Pasal 7 ayat 1 poin g UU No. bahwa untuk memperluas investasi pemerintah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung di bidang infrastruktur dan bidang lainnya, serta memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;. Untuk itu, di dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh PMI mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; Mengingat : 1. b. kerja sama - antar daerah. Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Operasional Pada Rumah Sakit Umu m H. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Paraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Pelaksanaan Kerjasama Daerah, maka perlu untuk dilaksanakan peninjauan kembali dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pedoman Kerjasama Daerah; d. 10 Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja. Penyelenggaraan kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, dan kerjasama daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah. 2018 tentang Kerja Sama Daerah, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku peraturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara. xml ¢ ( Ä–OOã0 ÅïH|‡ÈWÔ¸€„V¨)‡]8î"ÁJ]{Ò üOö è·gœ´ b[Rm‰¸TjgÞ{¿ «²'W¯Ö Ï “ö®b§å˜ à¤WÚÍ. E. Judul. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di LuarPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah. bahwa sesuai amanat Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Pelayanan Publik, daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah yang di dasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas serta saling menguntungkan; b. Peraturan perundangan lainnya yang lebih. 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Kerjasama Daerah; 12. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tersebut telah. 5. 18 Oktober 2019. 85 Reviews · Cek Harga: Shopee. Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Kerjasama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Dengan Perusahaan Pers Media Siber. daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun AnggaranPasal 21. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Tujuan penelitian ini adalah mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha serta untuk menganalisa implementasi terkait dengan pelaksanaan. Kerja Sama Daerah merupakan bentuk usaha. E. ABSTRAK: bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatnya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah Provinsi Lampung melalui kerja sama daerah; dengan diundangkannya PP No. Mengingat : 1. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali; Mengingat : 1. Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kab. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Lebih lanjut pengaturan atas KPBU. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NusaPeraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional:. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 20202016 TENTANG. Kemenkumham Kalsel Harmonisasikan Ranperda Tentang Pajak. Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri. Pasal 18 ayat · (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PP 28/2018 tentang Kerja Sama Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) NO. menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Kerjasama Daerah; b. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 13. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerjasama Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. Peraturan Menteri Dalam. Tentang. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai. Soreang Tanggal Penetapan. Pemanfaatan Barang Milik Negara. Daerah pada pengadaan barang/jasa Pemerintah; b. Judul. Tentang: Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah: Kategori: Peraturan Lembaga: Nomor: 29: Tahun: 2018: Tanggal Diundangkan: Selasa, 06 November 2018: Diunduh Sebanyak: 20. kerjasama pengadaan barang/jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kerjasama Daerah dan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Medan (Berita Negara Republik Indonesia. Tempat Penetapan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 50 Bentuk Peraturan. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. go. bahwa dalam rangka. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Nomor 22 Bentuk. Peraturan Gubernur ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, yaitu Pasal 8 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 72 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 80 ayat (1) dan (2)8 Pasal 1 Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. untuk Kerjasama infrastruktur jangka waktu 10 tahun dan dapat. 7. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH ABSTRAK: a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan. Hukum Positif Indonesia-. Peraturan Perundang-undangan. Bagian Hukum dan Kerjasama Setda Kota Surabaya: Status: Berlaku: Pemrakarsa: Bagian Organisasi: Penandatangan: ERI CAHYADI: Preview Dokumen. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014. Ilmu Administrasi Negara Fisipol, UGM, 2009. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); 14. id : 23 hlm. 2. Terkait dengan pembinaan terhadap kebijakan daerah (Perda, Perkada dan Peraturan DPRD), bedasarkan ketentuan dalam pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Propemperda dan Perencanaan. Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH. co. 2020. T. 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama. ABSTRAK: Bahwa penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan pihak ketiga; Mengingat . bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undanganMenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik perlu dilaksanakan publikasi dan diseminasi informasi program dan kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun. Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 7. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 115 ayat (1)2. 2017/No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 8. Belum Tersedia. b. Perturan tersebut mengatur antara lain mengenai bentuk kerjasama yang diperbolehkan serta mengenai kriteria pihak ketiga. Tentang. DASAR HUKUM Dasar hukum: A. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka. close menu Bahasa. 2. Tentang. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG MELALUI MEDIA MASSA. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara. Undang-Undang: 1. INFOASN.